HEADLINE: Optimisme Ekonomi Global di KTT G20, Kolaborasi Jalan Terbaik Selamatkan Dunia dari Krisis?

Senada dengan Jokowi, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan jika perang Rusia-Ukraina merusak ekonomi dunia. 

Perang Rusia-Ukraina berdampak pada pasokan pangan dan energi. IMF menyebut bahwa masalah pangan dan energi memperparah inflasi global.

Ukraina merupakan negara pemasok gandum dan invasi yang terjadi mempersulit pengiriman gandum ke negara yang membutuhkan.

"Perang Rusia tak hanya tanpa justifikasi, tanpa provokasi, dan ilegal, ia juga menyebabkan penderitaan besar di Ukraina dan kerusakan ekonomi global," ujar Presiden Ursula von der Leyen dalam sesi tertutup KTT G20 Bali, Selasa (15/11/2022).

Presiden Ursula von der Leyen mendukung kebijakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan PBB yang memprakarsai Black Sea Grain Initiative yang mendukung pengiriman gandum. 

Uni Eropa juga menggunakan Solidarity Lanes untuk mendukung ekspor Ukraina menggunakan jalur-jalur darat.

Selain itu, Uni Eropa juga memberikan bantuan finansial untuk bantuan pangan dunia. "Kami memobilisasi hingga 8 miliar euro dalam tiga tahun ke depan untuk bantuan pangan dan menambah produksi pangan lokal," ujar Ursula von der Leyen.

Terkait masalah minyak, Presiden Komisi Eropa mendukung price cap untuk minyak Rusia, serta mendukung energi hijau. Uni Eropa pun berkomitmen dalam membantu pembiayaan.

"Dalam lima tahun ke depan, Eropa akan berinvestasi setidaknya 4 miliar euro di energi terbarukan, seperti hidrogen, melalui strategi investasi Global Gateway," ujar Presiden Ursula von der Leyen.

Mengenai ancaman krisis global di 2023, juga menjadi poin penting yang disampaikan Presiden Dewan Eropa, Charles Michel. Dia meminta negara anggota G20 menekan Rusia agar segera menghentikan perang di Ukraina.

Mengingat Rusia memiliki kekuatan posisi yang kuat di karena menjadi anggota Dewan Tetap Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menjadi salah satu anggota negara G20. "Rusia (merupakan) anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan anggota G20 (tetapi) menyerang negara Ukraina yang bebas dan berdaulat," kata Charles.

Dengan posisi politik yang dimilikinya, Rusia dengan mudahnya mempengaruhi semua negara. Baik itu negara-negara di Eropa, Afrika hingga ke Timur Tengah. "Rusia sangat memengaruhi kita semua, dimanapun kita tinggal dari Eropa hingga Afrika atau Timur Tengah," ungkapnya.

Menurut Charles, satu-satunya cara mengatasi masalah ini, hanya dengan menghentikan perang di Ukraina. Kemudian menghentikan pembatasan ekspor pupuk hingga energi dari Rusia.

"Satu-satunya cara terbaik untuk mengakhiri krisis akut pangan dan energi adalah Rusia mengakhiri perang yang tidak masuk akal dan mengharapkan Piagam PBB juga akan mendidik mereka untuk mengatasi tantangan utama ketahanan pangan," tutur dia.

Krisis pangan yang terjadi sekarang ini telah membuat banyak orang menghadapi kelaparan parah dan kekurangan gizi meningkat. Kremlin telah memutuskan untuk memberikan bantuan pangan demi mencegah terjadinya kelaparan, kemiskinan, dan ketidakstabilan.

"Ini juga memiliki konsekuensi global yang dramatis pada pengembangan obat-obatan, termasuk di Asia," pungkasnya.

Pidato yang disampaikan Jokowi dinilai cukup tegas. Berisi penekanan jika perang harus segera dihentikan. Di mana dunia akan sulit untuk maju apabila perang tidak kunjung usai. 

Menurut pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia (UI) Suzie Sudarman, pidato Jokowi pada pembukaan KTT G20 cukup menggigit dan menyentil negara yang mendorong terjadinya perang.

"Kesan saya pidato Pak Jokowi cukup menggigit dan menggugah sekaligus mempermalukan para pemimpin dunia yang telah mendorong terjadinya krisis dunia," ujarnya ketika dihubungi Liputan6.com.

Dari pidato tersebut dapat terlihat uniknya ajakan pemerintahan Jokowi yang sekaligus mendorong motivasi dunia dan menyentil negara-negara yang ingin melanggar hukum internasional.

"Covid belum reda, persaingan antar negara semakin meningkat, perang terus berlangsung yang semuanya mengakibatkan terganggunya keamanan pangan, energi, keuangan yang menjadi kendala proses pembangunan," imbuhnya.

Masalah-masalah tersebut, terlebih perang di Ukraina, menyebabkan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh warga dunia terutama negara berkembang.

"Pak Jokowi menggarisbawahi pentingnya ketersediaan pupuk yang apabila tidak segera teratasi dengan pengadaan cukup, pupuk dalam harga terjangkau maka tahun 2023 akan menjadi tahun yang teramat sulit. Ditekankan bahwa krisis yang berlangsung masa kini akan berubah menjadi krisis pangan," kata Suzie.

Optimisme Pengusaha

Penyelenggaraan KTT G20 dengan berbagai pembahasannya ini tenyata membuat pengusaha optimis mengenai kondisi ekonomi global. Mereka percaya, KTT G20 melalui rekomendasi B20 Summit bisa membawa dunia bisa mengatasi ancaman krisis.

B20 Summit Indonesia 2022 yang menjadi rangkaian acara KTT G20, sukses menghasilkan komunike yang menekankan pada inovasi, inklusi dan kolaborasi guna menyelamatkan dunia dari berbagai ancaman krisis.

Dokumen ini berisi 25 rekomendasi kebijakan dan 68 policy actions, yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke para pemimpin negara G20 dalam konferensi tingkat tinggi, atau KTT G20 2022.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan Benny Soetrisno optimistis komunike B20 bisa jadi solusi selamatkan dunia dari krisis, asalkan seluruh negara anggota G20 fokus pada aksi konkret bersama.

"Selama hasil komunike dikerjakan oleh seluruh anggota G20, saya yakin bisa mengurangi krisis yang akan terjadi di tahun 2023," ujar Benny kepada Liputan6.com.

Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini pun memahami, kekuatan negara anggota G20 sendiri masih belum seimbang, lantaran ada yang pendapatan per kapitanya sudah tinggi dan ada yang masih rendah.

Namun, ia tetap yakin hasil komunike B20 bisa ditindaklanjuti di KTT G20 Bali, sehingga jadi obat untuk meredakan krisis yang terjadi.

"Walaupun ukurannya masih berbeda antara yang kaya dan miskin, selama ada kesepahaman dan akhir sepakat, maka hal tersebut bisa menghasilkan yang terbaik," kata Benny.

Dirinya dan para pengusaha lain berharap Jokowi bisa menyuarakan akar masalah dari krisis ekonomi yang terjadi di dunia saat ini, konflik geopolitik Rusia-Ukraina, yang memicu terjadinya krisis pangan dan krisis energi.

"Perang harus berhenti, supply pangan dan bahan bakar harus lancar," pinta dia.

Semua negara anggota G20 harus saling berkolaborasi, tanpa perlu terlalu lama berpikir terkait proses eksekusinya. "Harus saling bantu pokoknya, kan semangatnya inclusive dan kolaborasi," tandas Benny.

KTT G20 Indonesia seiring Presidensi Indonesia mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger. Terdapat tiga isu prioritas dalam Presidensi G20 Indonesia pada 2022, yakni arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital dan ekonomi.

Pakar ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal, menyarankan selain tiga isu prioritas yang dibahas dalam KTT G20, yang paling penting adalah memperkuat kerangka jangka pendek bagaimana mengantisipasi kelangkaan supply global terutama dari bahan pangan.

Menurut dia, dalam setahun terakhir ini banyak negara yang kesulitan dari sisi input produksi dan komoditas, yang kemudian memicu inflasi domestik di negara-negara bersangkutan dan membuat mereka tertekan secara ekonomi.

“Penting juga kita mengantisipasi komoditas dengan memperkuat kerjasama regional juga global,” kata Fithra Faisal kepada Liputan6.com.

Untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pangan maupun energi bisa dilakukan pemetaan antar negara. Misalnya dibuat pemetaan regional, di daerah Asia unggul dari sisi input bahan pangan, kemudian di Timur Tengah unggul dari sisi energi terutama energi-energi fosil, dan negara-negara maju unggul dalam teknologi.

“Ini harus dipetakan, terutama dalam konteks ketahanan pangan dan energi yang paling utama. Sehingga penting untuk membuat langkah-langkah antisipatif, jika terjadi kelangkaan global kita bisa punya lumbung bahan pangan maupun energinya,” jelasnya.

Sebenarnya yang paling besar dampaknya pada dua sektor ini adalah negara-negara yang miskin, bagaimana mereka tanpa gejolak saja sudah berada dalam tekanan, apalagi ketika ada semacam gejolak yang kita tidak tahu kapan berakhir.

“Berarti harus ada antisipasi juga jangka pendek,” imbuhnya.

Kemudian, dia juga menyebut ada juga isu yang seharusnya penting dibicarakan, yakni terkait perang Rusia-Ukraina. Sebab, perang kedua negara itu berdampak terhadap keberlangsungan ekonomi dunia.

“Juga menjadi topik seharusnya dibicarakan meskipun tidak secara eksplisit karena topiknya sensitif, yaitu perang antara Rusia dan Ukraina. Bagaimana pun kalau kita bicara bisnis, inikan suatu hal yang sifatnya universal ada kepentingan ekonomi disitu,” ujarnya.

Dia berharap, ketika melihat kondisi geopolitik Rusia-Ukraina, seharusnya negara-negara G20 atau pelaku bisnis yang ada di G20 turut berkontribusi untuk mendamaikan kedua negara tersebut jika memang pendekatan lewat negara atau institusi itu sulit.

“Bagaimana kalau orang-orang bisnis terlihat disitu. Mungkin pendekatan business to business di G20 ini bisa membuat tensinya mereda,” pungkasnya.

Tuntut Realisasi

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah juga mengapresiasi penyelenggaraan KTT G20 di Indoensia.

Namun, yang terpenting realisasi nyata dari kesepakatan yang telah dicapai pada B20 Summit Indonesia 2022 tersebut yang kemudian diputuskan di KTT G20.

"Agenda B20 dan G20 sudah mencakup sangat banyak hal, termasuk penanggulangan pandemi, digitalisasi ekonomi, ekonomi hijau. Saya kira yang penting bukan banyaknya agenda, tetapi kesepakatan yang diambil dan tindak lanjutnya," tegas Piter kepada Liputan6.com.

Piter tak memungkiri, tidak semua isu ekonomi yang tengah terjadi saat ini bisa dibahas dalam forum B20 dan G20. Sementara Indonesia sejak awal pun sudah mengajukan beberapa isu untuk dibahas, baik yang berasal dari sektor keuangan maupun non-keuangan.

"Pada masing-masing isu saya kira semuanya sudah dibahas secara lengkap walaupun mungkin tidak semuanya bisa disepakati dalam forum B20 dan G20," imbuhnya.

Ia pun memahami proses berjenjang dalam pertemuan B20 dan G20 ini, dimulai dari working group, pertemuan level menteri, hingga konferensi tingkat tinggi (KTT).

Bilamana ada yang belum tercapai pada tahun ini, Piter berharap itu bisa dilanjutkan oleh India selaku pemegang Presidensi B20 dan G20 di 2023 mendatang.

"Apa yang belum bisa disepakati dalam forum B20 dan KTT G20 tahun ini bisa dilanjutkan menjadi bahan agenda B20 dan KTT G20 tahun depan," pungkas dia.

Salah satu upaya konkret pencapaian Presidensi G20 Indonesia dalam mengantisipasi dampak krisis adalah dengan membentuk Pandemic Fund.

“Yang Mulia, Indonesia berharap G20 dapat terus menjadi katalis pemulihan ekonomi yang inklusif. Di tengah situasi yang sangat sulit, G20 terus bekerja agar menghasilkan capaian konkret, mempersiapkan dana untuk menghadapi pandemi mendatang melalui pandemic fund,” ucap Jokowi.

Pandemic fund atau dana pandemi adalah dana pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons untuk pandemi berikutnya.

Kehadiran Pandemic Fund dilatarbelakangi pembelajaran dari terpaan pandemi COVID-19, bahwa banyak negara, terutama negara-negara berpenghasilan rendah - menengah ke bawah tidak mampu mengakses vaksin, alat kesehatan, dan diagnostik. Ini karena keterbatasan pembiayaan.

Selain pandemic fund, G20 juga bertujuan membantu ruang fiskal negara berpendapatan rendah melalui resilience and sustainability trust, mendorong percepatan pencapaian SDGs, menghasilkan ratusan kerja sama konkret. Serta mendukung pemulihan ekonomi dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan melalui Bali Compact mengenai transisi energi.

“Kita tidak hanya bicara, tapi melakukan langkah-langkah nyata," ucapnya.

Komitmen dana pandemi atau Pandemic Fund kini sudah terkumpul USD 1,4 miliar. Dana tersebut disumbangkan oleh 20 negara anggota G20 plus tiga lembaga filantropi, termasuk Indonesia.

Dalam hal ini, Indonesia telah menyetor dana sekitar USD 50 juta, atau setara Rp 774,5 miliar (kurs Rp 15.490 per dolar AS).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, angka tersebut jauh lebih besar dibanding sumbangsih banyak negara lain terhadap Pandemic Fund.

"Komitmen Indonesia USD 50 juta itu jauh lebih tinggi dibanding rata-rata negara lain. Jadi ini dilihat sebagai komitmen yang sangat dihormati dari Indonesia, karena pada saat yang sama kita juga memegang Presidensi G20," kata Sri Mulyani